Ideologi Pancasila sebagai Penangkal Radikalisme

PANCASILA menjadi penjemalan falsafah bangsa Indonesia yang paling realistis. Hal ini berpijak pada proses perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini. Karena itu Pancasila seyogyanya diletakkan sebagai ideologi bangsa. Dalam konteks politik negara Indonesia, Pancasila sedianya menjadi panduan dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia.

Jika ditelusuri lebih jauh, Pancasila sebagai dasar negara mulai terlihat sudah lama. Ketika itu, para pemuda dari Jong Jawa, Jong Sumatra, Jong Islam, dan lain-lain datang ke Batavia untuk bersumpah. Mereka bersumpah dan mengatakan bahwa meski berbeda etnik, budaya, agama, dan bahasa, mereka harus bersatu untuk menjadi satu tanah, satu bangsa dengan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari atas ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadi kenyataan sebuah bangsa dan bahkan negara. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya hadir dalam kenyataan politik melainkan kenyataan di hati bangsa. Hal ini menjadi mungkin karena masing-masing bersedia mengembangkan identitas masing-masing dan membuka diri pada saudara-saudari yang berbeda. 

Konsesus kesedian untuk saling menerima dalam identitas masing-masing itulah menjadi resmi terungkap dalam Pancasila. Di sana, dikatakan bahwa Indonesia adalah ‘milik kita semua’ tanpa membedakan agama, ras, etnis dan budaya. Persatuan Indonesia begitu kuat karena dengan menjadi orang Indonesia, orang Islam bukan berarti menjadi orang Arab, orang Kristen bukan berarti menjadi orang Eropa, orang Budha bukan berati  menjadi orang India, dan orang Kunghochu bukan berarti menjadi orang Cina.

Dengan demikian bahwa Pancasila adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Karena setiap peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila ini. Di sini,  Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup bangsa. Karena itu maka tujuan bangsa Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Kelima sila yang ada di dalam Pancasila harusnya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa hingga sila ke lima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus dipraktikan. Kedudukan pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.   

Dengan dicantumkannya rumusan kelima sila tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diyakini bahwa rumusan itu adalah Pancasila. Hal itu mengandaikan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspek kehidupan negara harus berlandaskan hukum.

Kalau komitmen untuk saling menerima itu tergeser oleh emosi  ‘kami harus diakui’ kita pasti akan terjebak masalah. Konsesus dasar bahwa ‘kita orang Indonesia’ saat ini perlu diperiksa kembali. Virus politik identitas tengah mengancam kesatuan sosial. Gelora politik identitas menjadi ancaman terbesar bangsa kita saat ini. Saat ini, Indonesia sedang dirong-rong gerakan radikalisme anti-Pancasila.

Dalam konteks pencegahan ideologi radikal, pemerintah perlu segara melakukan beberapa langkah. Pertama, membentuk lembaga khusus pengawal ideologi Pancasila. Kedua, memasukkan kembali Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA, hingga Perguruan Tinggi agar para generasi muda memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, sehingga bisa fokus membangun bangsa dan tidak mudah terjerat oleh ideologi impor. Karena disinyalir kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi mengalami disorientasi terhadap ajaran-ajaran toleransi yang sudah termaktub di dalam Pancasila,—yang berkembang justru ajaran-ajaran fundamentalisme yang mengerikan.

Ketiga, pemerintah harus segera mengontrol organisasi massa radikal yang berpotensi melakukan makar terhadap ideologi negara, termasuk yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Keempat, ormas Islam moderat harus ikut andil dengan menolak segala macam bentuk radikalisme. Hal itu bisa dilakukan dengan berperan aktif membantu pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan lain sebagainya, demi merawat kebhinekaan kita dalam lanskap kesatuan dan persatuan bangsa dalam wujud kesejateraan yang berketuhanan.